SoB News

KABUL (Arrahmah.com) – Petinggi Mujahidin mengeluarkan statemen resmi mengenai operasi syahid yang dilancarkan oleh Mujahidin Imarah Islam Afghanistan (IIA) di sebuah hotel mewah di pinggiran kota Kabul, Hotel Intercontinental pada Selasa (28/6/2011) lalu.

MEDAN (voa-islam.com) –  Pasca runtuhnya Khilafah Turki Utsmani pada 28 Rajab 1342 H (24 Maret 1924) lalu, kaum Muslim  praktis tidak memiliki khalifah, seorang pimpinan umum bagi seluruh kaum Muslim sedunia.

“Tiga orang saja kaum Muslimin yang melakukan sebuah perjalanan wajib mengakat seorang pemimpin, bagai mana dengan umat Islam yang jumlahnya 1,5 miliar? Maka haruslah ada pemimpin, saudaraku!” tegas Ketua DPP Hizbut Tahrir Indonesia Farid Wadjdi dalam Konferensi Rajab 1432 H, Ahad (26/6/2011) di Ballroom Selecta, Medan, Sumatera Utara.

Seruan itu pun disambut takbir tanda setuju oleh sekitar 2600 peserta yang kebanyakan merupakan mubaligh/mubalighah, pengusaha dan mahasiswa dari Tapanuli Selatan, Tarutung, Sibolga, Kisaran, Siantar, Sergei, Binjai dan tentu saja Medan.  

Di hari yang sama, dilaksanakan pula acara serupa di tujuh kota lainnya, yakni Makassar, Luwuk, Gorontalo, Palangkaraya, Pontianak, Tanjung Pinang, dan Sidoarjo. Konferensi tersebut merupakan rangkaian acara yang digelar HTI di 29 kota besar sejak 2 Juni lalu. Puncaknya diagendakan dilaksanakan pada 29 Juni di Stadion Lebak Bulus Jakarta dengan target peserta 25 ribu orang. [Abu Fadhilah]

Jakarta (voa-Islam) – Hukum pancung itu bukan barang baru. Isu ini sengaja dikobar-kobarkan oleh mereka yang non-Muslim untuk menyudutkan umat Islam. Demikian dikatakan mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH. Ali Yafie kepada voa-islam usai Kajian Al-Qur’an Komprehensif yang diadakan Yayasan Al-Washiyyah di Jakarta.

"Apa bedanya, hukum pancung dengan hukum mendudukkan seseorang di atas kursi listrik. Kan sama saja, hanya medianya saja yang berbeda. Jadi  itu bukan hal yang prinsip. Tak usah kita repot menanggapi persoalan ini,” ujar kiai.

Menurut KH Ali Yafie, ada upaya untuk menjelek-jelekkan Islam dalam fenomena-fenomena tertentu yang sifatnya musiman. Termasuk isu hukuman pancung yang dikait-kaitkan dengan Islam. Kita tahu, di seluruh dunia, umat Islam disudutkan, Timur tengah dikocar-kacirkan. “Yang jelas, sikap kita jalan terus, tetap istiqamah dengan  sesuatu yang kita anggap benar,” tegas Ali Yafie yang juga penasihat Yayasan Al Washiyyah.

Menanggapi warga negara Indonesia yang menerima hukuman pancung di KH. Ali Yafie menyayangkan, Pemerintah Indonesia telah dimainkan oleh kekuatan luar. Jujur saja, Pemerintah kita lemah, rakyat tidak bisa berbuat banyak dan tidak bisa berharap dari pemerintah.

Dikatakan Ali Yafie, Kerajaan Arab Saudi bukan contoh yang baik dalam menjalankan hukum Islam. Yang jelas, saat ini dunia memberi istilah: ada negara muslim dan ada negara Islam. Tidak semua negara muslim itu negara Islam. Adapun Indonesia, termasuk negara muslim, karena mayoritas penduduknya muslim.

“Meski bukan contoh yang baik, ada tiga negara yang resmi menggunakan kata Republik Islam. Negara itu adalah  Republik Islam Sudan, Republik Islam Iran, dan Republik Islam Pakistan. Istilah Republik Islam itu sama dengan negara Islam. Berbeda dengan Malaysia, yakni kerajaan yang agama resminya adalah Islam. Begitu juga dengan Mesir, menjadikan Islam sebagai agama resminya. Jadi, bisa dilihat, formalisasinya berlainan,” papar kiai.

Intinya, belum ada yang 100 persen mengikuti penerapan syariah, seperti yang diberlakukan oleh Rasulullah Saw.  Dengan kata lain,  masih dalam proses. Republik Islam Pakistan misalnya, proses untuk penerapan syariah yang ideal acapkali diganggu dan dikacaukan oleh kekuatan luar, sehingga tidak bisa menjalankan prosesnya sampai akhir. Sama halnya dengan Republik Islam Sudan yang selalu dikacaukan, adapun Iran kerap diintervensi kekuatan luar.

Apapun gangguan itu, umat Islam harus yakin untuk mewujudkan apa yang dicita-citakannya. “Umat Islam tidak bisa menyerah pada gangguan. Ingat, Rasulullah pun diganggu terus-menerus selama 23 tahun, tapi akhirnya menang. Umat Islam harus yakin, kelak kemenangan akan diraih suatu waktu,” pesan Kiai.

Ketika disinggung, apakah umat Islam harus memiliki cita-cita mendirikan negara Islam, KH. Ali Yafie mengatakan, sebelum jauh ke sana, kita lihat saja pelaksanaan UUD 45. Didalam UUD 45 itu, aset umat Islam itu banyak sekali, tapi sayang umat Islam belum banyak menggali pada waktu yang lalu.

“Kata atas berkat Rahmat Allah Yang Maha kuasa. Itu sepenuh kata-kata Islam,  yang dipatri dalam UUD 45, tapi lagi-lagi umat Islam tidak menggalinya. Saya selalu mengatakan, bahwa agama tidak bisa dipertentangkan dengan negara, khususnya di Indonesia. Karena di negeri ini, Pemerintah Indonesia telah memberikan tempat terhormat kepada agama, baik di Pancasila atau batang tubuh UUD 45 pasal 29. Jadi, tidak usah terlalu jauh.”

Ketika ditanya, apakah Pancasila bisa dikatakan sebagai hukum thagut? Nampaknya, KH Ali Yafie tidak sependapat Pancasila dikatakan sebagai hukum thagut. “Pancasila itu justru merupakan penjabaran dari hukum Islam. Diakui, kita belum sungguh-sungguh untuk mengekploitir UUD 45 yang asli, bukan yang sekarang yang sudah dicabik-cabik.”

Bagaimana pendapat KH Ali Yafie tentang sekolah yang tidak menggunakan upacara bendera? “Itu masalah khilafiyah yang tak perlu dibesar-besarkan. Terlalu kecil masalahnya,” tandas Ali Yafie. (Desastian)

SAI WAN HO, HONG KONG (voa-islam.com) – Ratusan BMI (Buruh Migrant Hong Kong) antusias mengikuti Majelis Tausiyah dan Zikir di Community Hall di kota Sai Wan Ho, yang dipandu tiga orang ustadz dari tanah air. Ustadz Muhammad Nata dari Majelis Az-Zikra Jakarta, tampil memukau di hadapan jamaah dengan tausiyah ringan namun berbobot.

Acara yang digelar Ahad lalu oleh aliansi GAMMI (Gabungan Migrant Muslim Indonesia) ini makin khidmat dengan tausiyah yang disampaikan oleh Ustadz Ramli Ishaque dan Ustadz Ahmad Fathul Uzzy.

Acara religi bertema “Dengan Selalu Dzikrullah Mari Perkuat Semangat Jihad Lawan Segala Bentuk Perampasan Upah dan Kerja Menuju Kesejahteraan Sejati” itu merupakan pembinaan mental para BMI untuk bersikap berani melawan penindasan dan kezaliman.

Saat ditemui voa-islam.com ditempat acara, Muhammad Nata menegaskan pentingnya dakwah di Hong Kong, terutama kepada para buruh migrant Indonesia (BMI) yang menjadi target pemurtadan oleh para misionaris.

“Hong Kong adalah negara yang bebas untuk berdakwah, hanya saja tentang kebersamaan yang perlu dibangun,” ujar ustadz yang namanya cukup tersohor di kalangan BMI Hong Kong ini. “Pemurtadan di Hong Kong memang ada, umumnya berkedok sosial, memberikan bantuan-bantuan pada BMI bermasalah, lalu ujung-ujungnya menekan BMI untuk menelan  pesan-pesan atau doktrin gereja,” lanjutnya.

Meski rawan pemurtadan di perantauan, menurut Muhammad Nata, BMI bisa menjadikan Hong Kong sebagai pesantren alami dan negeri perjuangan iman. Hal itu bisa dilakukan bila para BMI membangun kebersamaan melalui perkumpulan-perkumpulan yang menyelenggarakan aktivitas kajian keislaman.

“Saya berpesan pada BMI Hong Kong agar membangun kebersamaan, Hong Kong ini juga merupakan pesantren. BMI bisa belajar banyak di sini. Namun harus di ingat, Hong Kong bukanlah akhir dari segalanya, dalam artian, Hong Kong hanya persinggahan sementara, ada surga indah menanti, ada keluarga yang menanti, ada suami tempat berbakti, ada orangtua tempat mengabdi,” pungkasnya.

Acara yang cukup meriah dan khidmat ini ditutup dengan penandatanganan “Petisi Kenaikan Gaji BMI” dari HKD 3740 menjadi HKD 4000. [taz/yulianna]

NEW YORK (voa-islam.com) – Menyusul pidato Presiden AS Barack Obama yang menyatakan dukungannya terhadap persamaan hak-hak kaum homoseksual atau gay, Gubernur New York, Amerika Serikat Andrew Cuomo menandatangani RUU yang melegalkan pernikahan gay.  Kaum gay pun berpesta pora, bersorak-sorai dan berjoged di jalan-jalan New York City.

Penandatanganan itu dilakukan setelah Senat negara bagian New York menyetujui RUU tersebut. Dengan penandatanganan tersebut, butuh waktu 30 hari sebelum UU tersebut mulai berlaku efektif.

Cuomo yang telah melobi keras untuk UU tersebut, menyambut gembira pengesahan tersebut. Para aktivis HAM gay pun bersorak-sorai dan berjoget di jalan-jalan kota New York City.

Para anggota parlemen New York menyetujui RUU tersebut dengan hasil voting 33 suara setuju dan 29 suara menolak. Demikian seperti diberitakan kantor berita AFP, Sabtu (25/6/2011).

Penandatanganan RUU tersebut bertepatan dengan dimulainya event tahunan untuk merayakan kebebasan gay di New York yang akan ditutup dengan parade besar-besaran pada Minggu, 26 Juni waktu setempat.

New York merupakan negara bagian paling padat penduduknya ketiga di AS setelah California dan Texas. Dengan ini New York akan menjadi negara bagian keenam yang menyetujui pernikahan gay setelah Iowa, New Hampshire, Massachusetts, Connecticut dan Vermont.

Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat, Barack Obama, menyatakan dukungannya terhadap persamaan hak-hak kaum homoseksual atau gay di Amerika Serikat. Kendati mendukung hak gay, Obama memilih netral dalam isu pernikahan sesama jenis.

Dilansir dari laman Associated Press, Jumat, 24 Juni 2011, Obama dalam sebuah acara makan malam dengan para penyandang dana mengatakan bahwa penghargaan terhadap hak kaum gay adalah bentuk demokrasi sejati. Obama memuji upaya dari kaum gay dalam melobi anggota senat di New York untuk melegalkan pernikahan sesama jenis.

"Saya percaya pasangan gay juga memiliki hak hukum yang sama dengan pasangan lainnya di negeri ini," ujar Obama.

Pernyataan ini disampaikannya di hadapan 600 undangan yang hadir. Para undangan adalah konglomerat di New York yang menyumbangkan dana sebesar US$35.800 atau sekitar Rp300 juta hanya untuk mendengarkan Obama pidato.

Dalam pidatonya tersebut, Obama mengatakan bahwa suatu saat nanti kaum gay dapat hidup bebas dengan orientasi seksualnya.

 "Pernikahan telah diputuskan oleh negara dan saat ini saya mengerti ada sedikit perdebatan di New York. Para pengambil keputusan di New York akan melakukan apa pun yang sesuai dengan nilai-nilai demokrasi," kata Obama.

Perdebatan perizinan pernikahan sesama jenis masih panas di senat New York. Jika undang-undang pernikahan sesama ini jenis diloloskan, maka New York akan menjadi negara bagian keenam dan terbesar di AS yang membolehkan pernikahan sejenis. [taz/dtk, viva]

sumber : www.voa-islam.com

JAKARTA (Arrahmah.com) - Sebuah lembaga pemerhati warga Indonesia di Australia, Indonesia Institute, mengungkapkan  anak-anak Indonesia di bawah umur ditahan bersama pelaku kriminal dewasa di Australia, tanpa mendapat bantuan konseling dan perawatan medis.

JAKARTA (Arrahmah.com) – Seolah tak terpengaruh kasus TKI di Arab Saudi beberapa waktu lalu, kerjasama RI dan Sudan dalam bidang tenaga kerja tetap berjalan. Bagi anda yang berniat kerja di Sudan, saat ini adalah kesempatan yang baik untuk mencoba. Pasalnya pemerintah Sudan membutuhkan TKI bidang konstruksi, pertanian, dan kesehatan, demikian yang dikatakan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Moh Jumhur Hidayat.

BEKASI (voa-islam.com) – Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) Bekasi menuntut kepada pemerintah setempat untuk memberlakukan Syariat Islam dan menindak tegas pelaku maksiat, koruptor dan gereja liar.

Tuntutan itu ditetapkan dalam Musyawarah Daerah Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia  (Musda DDII) Bekasi IV, di Aula SDIT An-Najah, Jalan Veteran 48 Bekasi, Sabtu (25/6/2011).

Satu, Mendesak Pemerintah Kota dan Kabupaten Bekasi untuk segera memberlakukan SYARIAH ISLAM.

Dua, Mendesak Pemerintah Kota dan Kabupaten Bekasi untuk menindak tegas pelanggar ketertiban umum, antara lain: minuman keras, perjudian, pelacuran dan pornografi.

Tiga, Menuntut Sikap Tegas Pemerintah Kota dan Kabupaten Bekasi untuk menutup rumah, ruko dan fasum/fasos yang disalahgunakan sebagai  gereja liar.

Empat, Menuntut kepada Pemerintah Kota dan Kabupaten agar menindak  tegas hotel dan warung remang-remang yang dijadikan sebagai tempat maksiat.

Lima, Menuntut aparatur pemerintahan (eksekutif, legislatif dan yudikatif) untuk tidak berlaku korup.

Enam, Menuntut kepada aparat hukum agar memberikan yang seberat-beratnya kepada pelaku korupsi.

Tujuh, Menuntut Pemerintah Kota dan Kabupaten Bekasi untuk tidak memberikan izin kegiatan pemurtadan  berkedok kegiatan sosial.

Selain enam rekomendasi kepada aparat pemerintah dan penegak hukum, Musda DDII Bekasi juga menetapkan tujuh orang formatur, antara lain Ahmad Salimin Dani, Khoirul Fuad, Abdul Qadir Aka, Bernard Abdul Jabbar, Asmi Daud, Komaruddin Ibnu Mikam dan Syarifuddin. 

Tujuh orang formatur ini bertugas untuk memilih Ketua dan Pengurus DDII Bekasi Periode 2011-2016 secara musyawarah-mufakat, selambat-lambatnya dua pekan setelah Musda. [taz]

Jakarta (voa-Islam) - Dikabarkan, Mantan Pimpinan Redaksi Majalah Playboy, Erwin Arnada akan dibebaskan dari Lembaga Pemasyarakatan (LP) Cipinang, Jumat (24/6). Eksekusi dilakukan menyusul dikabulkannya Peninjauan Kembali (PK) atas Erwin oleh Mahkamah Agung (MA).

"Kami sudah koordinasi dengan LP, rencananya besok akan dilakukan eksekusi (dibebaskan). Kalau bisa pagi, ya pagi, mungkin," kata Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jakarta Selatan, Masyhudi di kantornya, Jl Rambai, Jakarta Selatan, Kamis (23/6/2011).

Dikatakan Masyhudi, pihak Kejari Jaksel telah menerima salinan putusan PK tersebut. "Sudah diterima dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 16.15 WIB tadi," kata dia.

Adapun, amar putusan PK bernomor N0 13 PK/PID/2011 itu dibacakan pada 25 Mei 2011 lalu. Amar putusan dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Harifin Tumpa.

"Bunyi amar putusannya yaitu menerima permohonan PK dari pemohon (Erwin Arnada), membebaskan terdakwa dari dakwaan JPU (Jaksa Penuntut Umum)," katanya.

Masyhudi mengatakan, pihaknya menghormati segala proses hukum terhadap Erwin. Ia mengungkapkan, pihaknya belum menentukan upaya hukum lainnya untuk menyanggah keputusan tersebut.

"Kita kembali ke UU, menurut KUHAP pasal 268, PK hanya bisa diajukan satu kali. Kalau pun ada upaya hukum lainnya, kita tidak tahu lagi. Yang jelas UU menyatakan seperti itu," jelasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) menjatuhkan vonis dua tahun penjara pada Pemimpin Redaksi Majalah Playboy, Erwin Arnada pada 29 Juli tahun lalu. Erwin adalah Editor in Chief PT Velvet Silver Media, perusahaan payung Majalah Playboy. Majalah Playboy dinilai melanggar pasal 282 KUHP yang mengatur penyiaran tentang susila.

Ketua Majelis Hakim, Mansyur Kartayasa, menjelaskan  peran Erwin dalam tindak pidana yang dijerat. "Erwin bertugas memimpin rapat perencanaan, memilih artikel dan foto yang akan dimuat," kata Mansyur.

Selain itu, kata Mansyur, Erwin juga bertugas mengarahkan fotografer, melakukan seleksi foto, dan menentukan model yang akan ditampilkan.

FPI  yang selama ini mengawal agar kasus ini dimejahijauka, mengaku kecewa, jika pemred Playboy itu sampai dibebaskan. Sebelumnya, FPI pernah melaporkan 28 majalah hiburan ke Polda Metro Jaya. Pasalnya, dalam media-media itu memuat materi dengan unsur pornografi. Majalah-majalah itu bukan produk pers, tapi produk porno. (Desastian/Dtk/dbs)

JAKARTA (voa-islam.com) – Panji Gumilang akan diperiksa Mabes Polri terkait dugaan kuat memalsukan tanda tangan Imam Supriyanto, mantan menteri NII KW 9 dalam kepengurusan Pesantren Al-Zaytun.

Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri terus menyelidiki kasus dugaan pemalsuan surat yang dilakukan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun, Panji Gumilang untuk memecat Imam Supriyanto dari Yayasan Pendidikan Indonesia.

Menurut Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Kombes Pol Boy Rafli Amar, dugaan pemalsuan surat kepengurusan Yayasan Pondok Pesantren Indonesia (YPI), yang menaungi Pondok Pesantren Al Zaytun, telah terindikasi pidana. Karena hasil penyelidikan sementara yang dilakukan penyidik, diduga kuat tanda tangan Imam memang dipalsukan.

“Hasil dari pemeriksaan surat diduga kuat tanda tangan memang palsu. Hasil Lab diduga tanda tangan tidak dilakukan oleh pemilik tanda tangan itu,” kata Boy di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (20/6/2011).

Boy menambahkan, penyidik Polri akan memeriksa Panji Gumilang terkait kasus ini. “Kamis (23 Juni 2011) nanti Panji Gumilang diperiksa sebagai saksi,” kata Boy.

Panji Gumilang akan diperiksa sebagai saksi terkait laporan polisi, yang dibuat mantan Dewan pengurus pondok pesantren tersebut atau bekas menteri Negara Islam Indonesia Komandemen Wilayah (NII) KW9 Imam Supriyanto. “Soal pemalsuan dokumen,” kata Boy.

Sebelumnya, Rabu (4/5/2011) Mantan Menteri Peningkatan Produksi Pangan Negara Islam Indonesia (NII), Imam Supriyanto melaporkan Panji Gumilang ke Mabes Polri dengan tuduhan melakukan pemalsuan dokumen. Imam melaporkan Panji telah melakukan pemalsuan dan atau menggunakan surat palsu dalam konteks merubah pengurus yayasan dan menghilangkan hak-hak Imam sebagai pengurus dan dewan pembina Yayasan Al-Zaytun.

Dengan surat dan tanda tangan yang dipalsukan tersebut, bulan Januari 2011 Imam Supriyanto yang juga salah satu pendiri Al-Zaytun dianggap telah mengundurkan diri, padahal tidak ada surat pengunduran diri  dan tanda tangannya dipalsukan. Imam pun dicoret dari akta pendirian dan ada hak yang dihilangkan sebagai dewan pembina.

Dengan fakta-fakta tersebut, Imam yang telah 20 tahun menjadi anggota NII itu melaporkan Panji Gumilang dengan Pasal 266 Ayat 1 dan Ayat 2 tentang menyuruh melakukan pemalsuan dan atau menggunakan surat palsu. Untuk memperkuat laporannya, Imam menyertakan tiga orang saksi dan sejumlah dokumen berupa akta notaris.

Imam juga melaporkan Panji dan NII Komandemen Wilayah IX (KW 9) dengan tuduhan makar. Untuk itu, Imam telah membeberkan sejumlah fakta tuduhannya itu kepada Polri. Namun, hingga saat ini, kelanjutan laporan itu belum diungkap ke publik oleh Mabes Polri. [taz/viva]