SoB News

Jakarta (voa-islam) – Koordinator Indonesian Crime Analyst Forum (ICAF) Mustofa B. Nahrawardaya menduga Ustadz Abu Bakar Ba’asyir akan dijadikan ikon “teroris” Indonesia, seperti halnya Usamah bagi Amerika. Ia yakin, ada niat dari pemerintah untuk menjadikan Ustadz Ba’asyir sebagai Usamah-nya Indonesia.

“Sayangnya pemerintah masih kesulitan mencari bukti nyata keterlibatan Ustadz Abu. Meski berbagai cara sudah sudah dilakukan untuk menyudutkan dirinya,” ujar Mustofa.

Tidak tertutup kemungkinan, upaya penyelesaian Ustadz Abu Bakar Ba’asyir dilakukan menjelang 2014. Karena dengan demikian, akan tercapai kesan, bahwa pemerintah sukses mengakhiri masa jabatan dengan happy ending.

Atas keinginan untuk menjadikan Ustadz Ba’asyir sebagai Usamah-nya Indonesia inilah yang membuat membuat Ustadz Abu yakin, bahwa penahanan dirinya, sejak difitnah terlibat Bom Bali I hingga hari ini, telah dilatarbelakangi oleh ketakutan Amerika Serikat dan sekutunya, tak terkecuali penguasa toghut Indonesia, terhadap perjuangan amir Jamaah Ansharut Tauhid (JAT) ini untuk menegakkan tauhid dan memberantas syirik yang dianggapnya sebagai perbuatan teror, sehingga ada alasan untuk menghukumnya.

Setiap pergantian rezim, sejak RI dipimpin oleh Megawati hingga SBY, Ustadz Abu Bakar Ba’asyir kerap dijadikan target. Masih segar dalam ingatan, saat Fred Burks (mantan penerjemah Gedung Putih) kepada The Washington Post (9 Desember 2004) mengungkap pertemuan rahasia di rumah dinas Presiden Megawati di Jl. Teuku Umar pada 16 September 2002, antara Ralph L. Boyce (Dubes AS untuk Indonesia), Karen Brooks (Direktur Asia National Security Council), seorang peremouan agen CIA asisten khusus Presiden Bush, dan Fred Burks serta Megawati.

Dalam pertemuan 20-an menit itu, Amerika mendesak agar Ustadz Abu Bakar Ba’asyir diserahkan ke Amerika  karena dianggap terkait jaringan Al Qaeda. Tapi desakan AS itu ditolak Megawati. Tapi, kemudian agen CIA malah mengancam: “Jika Ba’asyir tidak diserahkan ke Amerika sebelum Konferensi APEC (enam minggu setelah pertemuan itu) situasi akan tambah sulit.” Pertemuan itu bubar, lalu Bom Bali meledak pada 12 Oktober 2002.

Tak berhenti sampai disitu, AS terus membidik Ustadz Abu Bakar Ba’asyir. Pada 10 Maret 2004, Pemerintah AS mengutus Menteri Keamanan Dalam Negeri AS Tom Ridge untuk menekan Presiden Megawati, Menko Polkam SBY, dan Kapolri Jenderal Da’i Bachtiar agar tetap menahan Ustadz Abu setelah bebas dari Rutan Salemba.

Bahkan, Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof. Ahmad Syafi’I Ma’arif yang menulis kesaksiannya di Harian Republika (12 April 2004), pernah diminta langsung oleh Dubes AS di Jakarta, Ralph L Boyce (28 Maret 2004) agar melobi Ketua MA dan Kapolri, agar Ustadz Abu tetap ditahan sebelum pemilu dilangsungkan. Namun, Syafi’I menolak untuk dijadikan kacung AS.

Diplomat Australia, Duncan Campbel, bahkan meminta kepada Pemerintah SBY agar tidak perlu mengadili “teroris”  seperti Ustadz Abu Bakar Ba’asyir, tetapi langsung menembak mati saja, agar tak mahal biayanya.

Bukan sesekali, tapi berulangkali Australia memprotes keras terhadap pemberian remisi (pengurangan hukuman) bagi Ustadz Ba’asyir. Bahkan Kedubes Australia sampai mengutus wakilnya ke Lapas Cipinang untuk memeriksa dokumen pengajuan remisi Ustadz Ba’asyir.

Setelah mendapat remisi 4,5 bulan pada peringatan HUT RI ke-60, Ustadz Abu mestinya kembali akan mendapat remisi Lebaran 2005. Tapi, hak ini hilang, karena tekanan keras dari Australia terhadap Indonesia. Tak tanggung-tanggung, protes atas rencana pemberian remisi Lebaran kepada Ustadz Abu langsung disampaikan Perdana Menteri Australia John Howard.

Seperti dikutip AFP, Howard mengatakan, remisi akan menimbulkan kemarahan yang dalam dan abadi di negaranya. Hasilnya, Australia menerima jaminan dari otoritas di Indonesia, bahwa remisi secara otomatis tidak akan diberikan kepada orang-orang tertentu, termasuk Ustadz Abu.

Menanggapi ulah Australia tersebut, Wakil Presiden Jusuf Kalla ketika itu menyindir, “Memang, untuk luar negeri, apapun yang terjadi di Indonesia, selalu dikait-kaitkan dengan pendukung Ustadz Abu Bakar Ba’asyir.”

Menyikapi tentang upaya untuk memenjarakan Ustadz Abu Bakar Ba’asyir seumur hidup dengan jeratan UU Teroris, amir JAT ini yakin, itu karena dirinya dianggap berusaha mengamalkan amar ma’ruf nahi mungkar, yakni menegakka tauhid dan memberantas kemusyrikan di bumi Allah, Indonesia ini. Menegakkan tauhid memberantas syirik, oleh pemerintah toghut dinilai sebagai perbuatan radikal dan teror.

Sangat jelas, kepentingan fir’aun AS agar Ustadz Abu dilenyapkan dari masyarakat Indonesia dengan cara direkayasa agar dapat dipenjara selamanya. Karena, dakwah Ustadz Abu dianggap berbahaya. Maka, dengan ancaman hukuman seumur hidup, diharapkan tercapailah impian fir’aun AS dan antek-anteknya.

Dalam sidang sebelumya, JPU tetap berpendirian dan menilai, bahwa latihan fisik dengan senjata di Aceh adalah perbuatan teror yang mengacau keamanan. Sikap dan pemikiran JPU ini didasarkan oleh keterangan saksi ahli hukum toghut dan mengabaikan bahkan menolak argumen syar’I, yakni Al Qur’an dan sunnah, yang jelas menunjukkan, bahwa latihan fisik dan senjata di Aceh adalah untuk mentaati perintah Allah dan Rasul-Nya dan merupakan ibadah yang terpuji

Menurut Ustadz Abu, pendirian JPU ini telah menempatkan posisinya sebagai tim yang menolak perintah Allah dan Rasul-Nya, bahkan melecehkan Allah, Rasul-Nya dan syareatnya. “JPU sama saja memerangi syareat Allah dan memberantas dakwah tauhid. Sadar atau tidak, JPU telah menegakkan kemusyrikan.”

Upaya JPU untuk memenjarakan Ustadz Abu seumur hidup dengan alasan  membantu membiayai idad di Aceh yang dinilainya sebagai teror, maka bisa diartikan telah mengemban misi orang kafir yang memerangi tauhid.  

Sedangkan Ustadz Abu menempatkan posisinya sebagai ulama yang berjuang menegakkan syariat Allah dan tauhid serta memberantas syirik sampai akar-akarya, meskipun tidak ikut terjun dan tidak turut membantu dalam bentuk fisik serta materi atau keuangan dalam idad ini. ● Desastian