SoB News

Jakarta (voa-islam.com) - Ironis, forum lintas agama yang cenderung moderat dan ormas Islam pun meragukan SBY yang ultraliberal dan pembohong. Banting setir, Islam bertubi-tubi jadi kambing hitam menutup kebohongan SBY, bahkan timbul wacana Dewan Revolusi islam. Ada kejanggalan nampaknya?

Adhie Massardi menilai ada skenario jahat untuk memecah belah kelompok kritis yang semakin menguat dalam menentang rezim Yudhoyono. Hal ini dilakukan dengan berbagai cara, termasuk dengan menyebar fitnah dalam bentuk berita, seperti yang dilakukan Al Jazeera yang menuduh ada segelintir purnawirawan TNI akan melakukan kudeta dengan membentuk Dewan Revolusi Islam.

Jurubicara Presiden era Abdurahman Wahid ini menambahkan, terlepas benar atau tidak pemberitaan itu, ada hal yang patut digarisbawahi, bahwa pemberitaan ini semakin menegaskan, bahwa SBY sudah tidak mendapat tempat lagi di hati kaum muslimin.

Menurutnya ada kejanggalan dalam susunan kabinet Dewan Revolusi Islam (DRI). Seolah ada koalisi antara kelompok Islam garis keras Habib Rizieq Sihab (Kepala Negara), Abu Jibril (Wakil Kepala Negara) dengan TNI (Jenderal Purnawirawan Tyasno Sudarto sebagai Menko Polkam) dan kelompok civil society anti-neolib seperti Hendri Saparini (Menko Ekuin), Ichsanuddin Noorsy (Menkeu)," lanjut Adhie.

Bagusnya, lanjut Adhie, nama-nama yang disebut dalam susunan kabinet versi DRI itu sudah membantah.

Sebelumnya, dalam laporan koresponden Al Jazeera, Step Vassen, yang ditayangkan Selasa malam, 22 Maret 2011, media asal Qatar ini mengungkapkan, gerakan sejumlah jenderal purnawirawan senior mendukung kelompok-kelompok Islam garis keras untuk menjatuhkan sang Presiden.Seperti dikutip dari RM online, rezim penguasa berada dibelakang berita Al Jazeera, mengenai sejumlah purnawirawan TNI, yang katanya hendak menggulingkan pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono dan membentuk Dewan Revolusi Islam, ujar Direktur Sabang Merauke Circle Syahganda Nainggolan 

"Jadi kelihatannya ini bagian dari provokasi yang dilakukan rezim melalui Al Jazerra," ujar mantan aktivis ITB ini.

Masih kata Syahganda, efek lanjutan, diharapkan rezim memiliki alasan untuk secepatnya melakukan pre emptive strike terhadap kaum-kaum yang mengritik rezim.

"Pemerintah mengharapkan revisi UU Intelijen. Jadi intel bisa langsung memangkap orang-orang yang mengganggu stabilitas keamanan nasional. Apalagi kita kan tidak punya UU Subversif" jelasnya

Artinya, revisi UU Intelijen adalah target lain yang dikejar rezim SBY, selain tujuan utama, yakni pengalihan isu agar masyarakat semakin jauh dari isu-isu politik sebenarnya.

Ohh... teganya, teganya, teganya..... [RM-online/voa-islam.com/d5vn2]